RADARLAMPUNG.CO.ID - Untuk kali pertama sejak 1999, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur mengambil keputusan mengejutkan. Mungkin karena kas daerah kosong atau kepepet, Bupati Lamtim Ela Siti Nuryamah memilih 'nekat'.
Ya, Pemkab memutuskan mengajukan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana itu akan menutupi kebutuhan sekaligus tambahan APBD 2026 sebesar Rp 300 miliar.
Langkah yang dianggap darurat itu terungkap saat DPRD Lampung Timur menggelar rapat paripurna. Rapat membahas hasil Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan Rancangan KUA-PPAS 2026.
Dalam rapat itu, jumlah pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2.134.054.460.612. Pendapatan ini terdiri dari PAD Rp 331.504.592.531 dan pendapatan transfer umum Rp 1.802.549.868.081.
Untuk memenuhi belanja daerah 2026 yang diproyeksikan Rp 2.468.629.460.612, Pemkab Lampung Timur melakukan pembiayaan atau pinjaman Rp 300 miliar. Plus rencana SILPA 2025 sebesar Rp 50 miliar.
Seusai rapat, Bupati Ela menjelaskan keputusan itu diambil demi percepatan pembangunan. Tahun 2026, Lampung Timur menghadapi pemotongan atau efisiensi dana transfer pusat Rp 262 miliar.
“Kami mengambil langkah inovatif untuk pembiayaan karena pembangunan tidak boleh berhenti,” jelas Bupati Ela.
Ia menambahkan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama infrastruktur, menjadi prioritas utama. Hal ini selalu menjadi topik perbincangan publik.
Ela menegaskan, langkah ini bukan karena terpaksa. Namun, ini kebutuhan untuk menjawab tantangan masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan terbaik.
“Terkait pembayaran pinjaman, sudah ada mekanismenya dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Keuangan Lampung Timur saat ini sehat. InsyaAllah, semua akan baik-baik saja,” tutup Bupati Ela.
Berdasarkan hitung-hitungan cepat, bunga pinjaman 2–2,5 persen dari Rp 300 miliar berarti Pemkab Lampung Timur wajib membayar Rp 36 miliar selama 4 tahun, di luar pokok pembiayaan.
