RADARLAMPUNG.CO.ID — Kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat yang diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai berpotensi mendorong efisiensi anggaran.
Namun, hingga kini berapa besaran penghematan tersebut masih belum dapat dipastikan dan sedang dalam kajian.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, secara umum pemerintah pusat telah mengkalkulasikan manfaat penerapan sistem kerja fleksibel yakni WFH, termasuk potensi efisiensi energi dan biaya operasional.
“Secara general sudah dihitung oleh pemerintah pusat terkait manfaatnya, termasuk efisiensi dari WFH,” ujarnya saat diwawancarai di Bandar Lampung, Selasa (7/4)
Meski demikian, untuk tingkat daerah, pihaknya mengakui belum ada perhitungan secara rinci terkait dengan hal tersebut.
Pasalnya, Pemprov Lampung masih dalam tahap memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau untuk kita di daerah, datanya sebenarnya sudah ada. Tapi implementasinya belum kita hitung secara detail, karena masih kita pastikan pelaksanaannya berjalan disiplin,” jelasnya.
Ia menambahkan, potensi penghematan terutama berasal dari berkurangnya penggunaan listrik dan aktivitas kantor.
“Kita dorong OPD untuk hemat energi, seperti memastikan lampu dimatikan setelah jam kerja, termasuk saat akhir pekan,” katanya.
Namun ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, mengingat ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus tetap beroperasi di luar jam kerja normal, bahkan hingga malam hari dan akhir pekan.
“Kendala kita, ada OPD yang tetap lembur karena pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dilakukan dari rumah. Jadi penggunaan energi masih tetap berjalan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat efektivitas kebijakan WFH dalam menekan konsumsi energi belum bisa diukur secara pasti.
Pemprov Lampung, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini, agar tujuan efisiensi dapat tercapai tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
