RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap aman, meski dana transfer ke daerah (TKD) tahun depan turun.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan pihaknya sudah menerima surat keputusan terkait penyesuaian TKD tahun anggaran mendatang.
Ia menegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berkomitmen menjaga TPP agar tidak tersentuh pemotongan dalam kondisi fiskal seketat apa pun.
“TPP tetap jadi prioritas, karena ini bentuk penghargaan pemerintah terhadap ASN agar semangat kerja tidak luntur,” kata Marindo, Kamis, 13 November 2025.
Pemprov kini melakukan simulasi ulang belanja daerah sebagai respons atas penurunan dana transfer dari pusat yang mencapai sekitar Rp600 miliar.
Pembahasan struktur baru anggaran dilakukan bersama DPRD Lampung untuk memastikan efisiensi tidak mengganggu program prioritas.
Menurut Marindo, efisiensi hanya akan diterapkan pada kegiatan yang belum mendukung program prioritas nasional maupun daerah sesuai RPJMD 2029.
Program nonprioritas tak dihapus, hanya dijadwalkan ulang ke 2027 atau 2028 agar target pembangunan tetap tercapai.
Pemprov Lampung akan memusatkan anggaran pada program strategis nasional, termasuk Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis.
Kegiatan yang bersinggungan langsung dengan agenda Presiden dan Wakil Presiden akan mendapat alokasi utama dalam struktur APBD baru.
Langkah penghematan juga dilakukan dengan membatasi perjalanan dinas dan memaksimalkan rapat daring menggunakan fasilitas daerah.
“Efisiensi tidak boleh menurunkan kinerja. Justru harus menciptakan anggaran yang sehat dan produktif,” ujar Marindo.
Lampung juga tercatat sebagai provinsi pertama yang menuntaskan rancangan APBD 2026 dan menyerahkannya ke Kemendagri sejak Agustus 2025.
Proses finalisasi di Dirjen Keuangan Daerah disebut hampir selesai dan dijadwalkan rampung pada November ini.
Kemendagri meminta Pemprov mengevaluasi kembali potensi pendapatan agar proyeksi penerimaan tetap realistis dan sesuai kapasitas fiskal.
“Kalau ada sumber pendapatan yang tidak realistis, wajib dikaji ulang agar APBD tetap kredibel,” pungkas Marindo.
