RADARLAMPUNG.CO.ID - Gerbang mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali bergerak pada Jumat sore, 5 Desember 2025.
Ada lima pejabat tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov Lampung yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang rapat utama gubernur.
Dua pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka, yaitu dr Yusmaidi yang sebelumnya pelaksana tugas dan kini dilantik sebagai Wakil Direktur Pelayanan Keperawatan, Penunjang, dan Medik RSUD Abdul Moeloek Lampung.
Sukmawan Hendriyanto yang sebelumnya Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Lampung setelah menjabat pelaksana tugas.
Tiga pejabat lainnya merupakan hasil uji kompetensi, yaitu Samsurijal yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung dan kini dilantik menjadi Kepala DPMPTSP Lampung.
Intizam yang sebelumnya Kepala DPMPTSP Lampung dilantik menjadi Kepala Dinas Perkebunan Lampung.
Evie Fatmawaty yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa para pejabat baru memegang peran strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Lampung.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus berkembang dan menuntut pemerintah hadir secara nyata serta mampu memberikan solusi cepat dan tepat.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik tidak hanya dituntut menjalankan tugas teknis, tetapi juga membawa nilai perubahan.
“Pemerintah harus terdengar, memahami, dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat," tegas Marindo.
"Tugas saudara bukan hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga menghadirkan inovasi serta keberanian mengambil langkah strategis," lanjutnya.
Ia menyampaikan empat penekanan utama yang harus menjadi pedoman kerja para pejabat tersebut.
Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja demi memastikan masyarakat mendapat kemudahan, kenyamanan, dan kepastian dalam setiap urusan pemerintahan.
Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor karena banyak persoalan masyarakat yang melibatkan berbagai perangkat daerah.
Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan dan layanan yang lebih efektif.
Ketiga, memanfaatkan teknologi dan mendorong transformasi digital karena pelayanan modern menuntut kecepatan, kemudahan, dan transparansi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban,” ujarnya.
Keempat, menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan etika pelayanan.
Marindo menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia berharap para pejabat dapat beradaptasi dengan cepat serta menyusun langkah kerja yang taktis dan terukur demi mendukung target pembangunan di Provinsi Lampung.
“Jadilah pemimpin yang mampu menggerakkan, bukan hanya memerintah,” tutupnya.
