RADARLAMPUNG.CO.ID - Rencana audiensi ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung disiapkan puluhan Koordinator KRK buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang.
Ya, puluhan Koordinator KRK Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang dijadwalkan menemui Disnaker Lampung pada Senin, 27 April 2026.
Langkah ini dilakukan menyusul kemunculan Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang yang menuding adanya praktik monopoli serta isu pencabutan regulasi SKB dua Dirjen dan satu Deputi.
Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma Surnada menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan dicabut, melainkan akan diperkuat untuk mendukung koperasi pelabuhan.
"Ada pembentukan forum buruh bongkar muat pelabuhan Panjang, oleh karena itu mari kita rapatkan barisan jaga kekompakan kita semua," ajak Agus, Kamis, 23 April 2026.
Ia menyebut, buruh TKBM Pelabuhan Panjang telah memiliki MoU, terdaftar di KSOP Kelas I Panjang, serta berada dalam naungan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia.
Agus juga membantah tudingan monopoli dengan menegaskan koperasi berdiri berdasarkan regulasi resmi dan pembentukan TKBM baru harus diawali dengan pelabuhan baru.
"Jika dipertanyakan kinerja dan program buruh silakan rasakan sendiri, pengurus koperasi sudah memberikan BPJS kesehatan hingga program kesejahteraan lainnya," jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut mencakup pendidikan gratis, perumahan, sembako bulanan, hingga pemberangkatan umroh bagi buruh.
Agus mengimbau seluruh anggota tetap solid dan tidak terpengaruh isu yang dinilai tidak bertanggung jawab.
"Jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mari kita tetap kompak dan saling mendukung," tandasnya.
Ketua Tim Kuasa Hukum Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Ratna Wilis menegaskan keberatan atas klaim ratusan buruh yang disebut bukan bagian dari koperasi resmi.
"Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sudah terregistrasi di KSOP Panjang dan menikmati program yang ada," terangnya.
Ia menyebut, pihaknya akan membawa bukti legalitas saat audiensi untuk memastikan keabsahan koperasi di bawah kepemimpinan Agus Sujatma Surnada.
"Kita akan buat pernyataan bahwa kita akui Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan akan membawa bukti saat audiensi," tegasnya.
Ratna menambahkan, pihaknya akan melakukan validasi data terkait klaim ratusan buruh yang muncul dalam polemik tersebut.
"Senin nanti kita akan melakukan validasi dan klarifikasi dengan data yang masuk untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya.
Ia juga menegaskan regulasi SKB dua Dirjen dan satu Deputi tetap berlaku dan mengatur bahwa koperasi TKBM hanya satu kecuali ada pelabuhan baru.
Ketua DPC Khusus SPTI Pelabuhan Panjang Mumuh menambahkan, saat ini seluruh anggota koperasi berjumlah 1.171 orang dan terdaftar resmi di KSOP Panjang.
"Saya pastikan yang ada di forum baru itu bukan anggota saya, karena saya yang mengetahui anggota saya," pungkasnya.
