RADARLAMPUNG.CO.ID - Dugaan pembalakan liar (ilegal logging) di Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Dirinya mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut berada di atas lahan pribadi, bukan kawasan hutan negara seperti yang ramai diberitakan.
“Dinas terkait dan Polda sudah mengecek langsung bahwa itu berada di atas lahan pribadi, jadi bukan penambangan atau pembalakan liar,” ujar Giri, Senin, 8 Desember 2025.
Ia menambahkan, Gubernur juga meminta agar OPD lebih terbuka dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan hutan, apalagi kondisi alam sedang rawan bencana.
“Ini hal krusial. Mengingat maraknya bencana yang baru-baru ini terjadi di Sumatera. Kita berharap tidak terjadi di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Giri menyebut dinas kehutanan dan kepolisian sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah mitigasi sejak awal.
“Bukan karena persoalan ini baru muncul, tapi memang dinas kehutanan dan kepolisian telah melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif. “Saya berharap masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan aktivitas ilegal logging,” ungkapnya.
Terpisah, Polda Lampung memastikan penyelidikan tetap berjalan. Empat saksi sudah diperiksa, terdiri dari operator alat, penebang, dan dua pengelola.
“Hingga pagi ini, Polda masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi,” jelas Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol, Yuni Iswandari.
Ia menambahkan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf juga sudah meninjau langsung lokasi menggunakan helikopter.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan kasus ini kini ditangani Polda. Namun Pemprov tetap mengambil langkah cepat dengan mengimbau warga agar tidak menebang pohon besar, termasuk yang berada di lahan pribadi.
“Hari ini saya mengeluarkan surat dari Dinas Kehutanan untuk mengimbau masyarakat agar tidak menebang pohon-pohon besar meskipun berada di tanah pribadi,” tegasnya.
Mirza juga menyoroti kondisi hutan di Lampung yang banyak mengalami perambahan dan membutuhkan percepatan reboisasi.
"Sejak Februari kami sudah turun melihat kondisi di lapangan. Banyak hutan yang dirambah, dan ini yang ingin kami perbaiki melalui reboisasi,” ujarnya.
