RADARLAMPUNG.CO.ID - Lampung dan Banten resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah PON XXIII 2032, meski sejumlah persyaratan inti belum dilengkapi sesuai ketentuan KONI Pusat.
Pendaftaran diterima Ketua Penjaringan KONI Pusat, Eman Sanusi, pada Kamis, 20 November 2025, di Jakarta.
Delegasi Lampung dipimpin Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat yang menegaskan kesiapan penyelenggaraan meski pembaruan MoU antargubernur belum diselesaikan.
“Kita menunggu tim penilai karena nanti akan ada verifikasi venue,” kata Taufik.
Lampung hanya bakal menyelenggarakan 20 dari total 43 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON 2032 karena keterbatasan venue.
Cabang yang diajukan Lampung meliputi angkat besi, akuatik, atletik, bola tangan, bulutangkis, dayung, fin swimming, kick boxing, judo, karate, layar, panahan, panjat tebing, pencak silat, selancar ombak, senam, ski air, taekwondo, dan wushu.
Lampung mengklaim sebagian venue siap pakai, namun sejumlah fasilitas belum diperbarui sesuai standar multievent nasional.
Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria, menyebut proposal ini diberi konsep PON LABA atau Lampung–Banten 2032.
“Kami masih memiliki tugas besar untuk menggalang dukungan dari seluruh Sumatera, Kalimantan, Gorontalo, dan NTB,” ujar Riagus.
Banten mengemban tugas menghimpun dukungan dari provinsi lain di Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Riagus menegaskan Lampung masih kekurangan dokumen wajib berupa surat dukungan tertulis dari gubernur dan ketua DPRD.
“Persyaratan itu harus dinyatakan tertulis meskipun dukungan lisan sudah disampaikan,” kata Riagus.
Lampung dan Banten juga wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp7 miliar kepada KONI Pusat sebagai syarat administrasi.
Lampung menanggung separuh beban dengan menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar sebelum batas waktu pada 1 Mei 2026.
KONI belum menjelaskan sumber anggaran jaminan karena APBD Lampung sedang mengalami tekanan fiskal.
Ada kemungkinan Lampung–Banten ditunjuk menjadi tuan rumah PON 2028 jika NTB dan NTT gagal memenuhi kelayakan penyelenggaraan.
“Risikonya, kita harus siap mengambil alih PON 2028 jika itu dimungkinkan,” ujar Riagus.
Tim penjaringan KONI Pusat akan melakukan visitasi untuk menilai kesiapan venue, pendanaan, dan dukungan politik di kedua provinsi.
Sebagian venue Lampung memerlukan renovasi ringan, namun belum ada estimasi biaya resmi dari Dispora maupun KONI.
Sejumlah lokasi di Bandarlampung, Metro, dan Pesawaran masuk daftar penyelenggaraan, tetapi audit kelaikan belum dirampungkan.
Pemerintah Lampung belum membentuk tim percepatan lintas-organisasi yang biasanya diterbitkan melalui SK gubernur.
Dukungan masyarakat dan DPRD dianggap krusial karena biaya penyelenggaraan event sebesar PON berpotensi membebani APBD.
“Kami mohon dukungan masyarakat Lampung dari seluruh kalangan agar semua berjalan sukses,” kata Riagus.
Delegasi Lampung ke Jakarta turut diikuti Waketum I Margono Tarmudji, Waketum II Riagus Ria, Waketum IV Achmad Chrisna Putra, dan Sekretaris Dispora Budi Marta.
*Peserta Magang Kemnaker Batch 1
