BANDAR LAMPUNG- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Provinsi Lampung untuk periode April 2026.
Tercatat, Lampung mengalami inflasi sebesar 0,55 persen (mtm), mengalami peningkatan jika dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 0,19 persen (mtm).
Meski mengalami kenaikan secara bulanan, kondisi inflasi di Bumi Ruwa Jurai diklaim masih tetap terjaga dan terkendali.
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 0,53 persen (yoy), angka yang jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,42 persen (yoy).
Deputy Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, mengungkapkan bahwa kenaikan inflasi pada April 2026 ini terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
"Komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya adalah minyak goreng dengan andil 0,09 persen, disusul ikan nila 0,04 persen, serta sigaret kretek mesin, beras, dan cabai merah yang masing-masing memberi andil 0,03 persen," jelas Subarkah dalam keterangan resminya.
Ada fenomena menarik pada kenaikan harga minyak goreng.
Hal ini dipicu oleh melonjaknya biaya produksi kemasan akibat harga plastik yang naik imbas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Sementara itu, naiknya harga rokok (sigaret kretek mesin) dipengaruhi oleh harga bahan baku tembakau dan penyesuaian tarif Tol Bakauheni – Terbanggi Besar.
Di tengah kenaikan beberapa komoditas, sambung Subarkah, inflasi Lampung masih bisa tertahan berkat turunnya harga cabai rawit dan daging ayam ras.
Pasokan dari sentra produksi lokal seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah dilaporkan melimpah.
Selain itu, permintaan masyarakat mulai kembali normal setelah melewati periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.
Penurunan harga emas dunia juga turut memberikan andil deflasi pada komoditas emas perhiasan sebesar -0,03 persen.
Menatap masa depan, KPw BI Lampung memprediksi inflasi akan tetap berada pada rentang sasaran 2,5±1 persen hingga akhir tahun 2026.
Namun, Subarkah mengingatkan adanya sejumlah risiko yang harus dimitigasi, antara lain;
Dampak Kenaikan UMP, Implementasi kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35% yang dilakukan bertahap di tahun 2026.
Faktor Cuaca, Potensi beralihnya cuaca menuju El Nino Lemah pada Semester II yang bisa mengganggu produksi pangan.
Energi Global, risiko kenaikan harga BBM akibat tensi geopolitik dunia.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi 4K.
Pertama, Keterjangkauan Harga, Lewat operasi pasar beras SPHP yang lebih tepat sasaran.
Kedua, Ketersediaan Pasokan, memperluas Toko Pengendalian Inflasi dan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Ketiga, Kelancaran Distribusi, memberikan dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan perbaikan jalur distribusi pangan.
Keempat, Komunikasi Efektif,mengintegrasikan data neraca pangan digital untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait guna memastikan keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Lampung," pungkas Subarkah.
