RADARLAMPUNG.CO.ID - Upaya menekan pengangguran kini menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Di tengah peluang bonus demografi, pemerintah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat evaluasi kinerja kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu, 1 April 2026.
Forum ini menyoroti capaian daerah, khususnya dalam menurunkan tingkat pengangguran sebagai indikator penting kesehatan ekonomi.
Marindo menjelaskan struktur penduduk Lampung saat ini didominasi usia produktif dengan proporsi mencapai 69,24 persen.
Kondisi ini dinilai sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, kondisi tersebut harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Komposisi usia produktif yang besar menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi harus diiringi peningkatan kompetensi agar tenaga kerja terserap secara optimal,” ujarnya.
Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Tingkat kualitas pembangunan manusia yang belum merata, standar upah yang relatif rendah, serta dominasi sektor pertanian dengan produktivitas terbatas menjadi faktor yang memengaruhi daya saing tenaga kerja.
Berdasarkan data tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung tercatat sebesar 4,21 persen.
Pengangguran masih banyak berasal dari lulus]an SMA dan SMK.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan porsi mencapai 64,72 persen.
Menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung mengusung pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Strategi ini tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja.
Namun, juga pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta penguatan ekosistem usaha.
Pelatihan vokasi bersertifikasi menjadi salah satu langkah utama, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong kewirausahaan melalui pelatihan manajemen usaha dan standardisasi produk.
Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kami memperkuat keterampilan tenaga kerja sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif,” jelas Marindo.
Pemanfaatan teknologi juga dilakukan melalui penyediaan akses informasi pasar kerja berbasis digital.
Langkah ini bertujuan untuk memperluas peluang kerja bagi masyarakat.
Di saat yang sama, perhatian diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui program pemberdayaan yang lebih inklusif.
Sebagai bagian dari strategi perlindungan tenaga kerja, pemerintah juga mengendalikan penempatan pekerja migran non-skill, khususnya perempuan, agar lebih aman dan terarah.
Langkah tersebut diperkuat dengan inovasi program kelas migran vokasi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Program ini diarahkan untuk membuka akses kerja ke luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Pada tahun ini, sebanyak 7.855 siswa SMA dan SMK ditargetkan mengikuti program tersebut dengan dukungan 93 tenaga pengajar.
Sebanyak 475 peluang kerja di Jepang telah disiapkan.
Peluang tersebut mencakup sektor makanan dan perhotelan, kesehatan dan perawatan, agrikultur dan perikanan, logistik dan layanan, serta manufaktur dan konstruksi.
Peserta tidak hanya dibekali kemampuan bahasa asing, tetapi juga keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri.
Proses seleksi berbasis minat dan potensi diterapkan agar pelatihan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Program ini diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja muda yang profesional dan siap bersaing di pasar global,” kata Jihan.
Selain membuka akses kerja internasional, Pemprov Lampung juga memperkuat ekonomi dari tingkat lokal melalui program 'Desaku Maju'.
Program ini difokuskan pada pembangunan berbasis desa dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kualitas SDM, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Marindo menegaskan keberhasilan menurunkan pengangguran tidak dapat dicapai secara parsial.
Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar upaya ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan strategi yang terarah, mulai dari peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan peluang usaha, hingga pembukaan akses pasar global, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis angka pengangguran dapat ditekan.
Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata di masa mendatang.
