RADARLAMPUNG.CO.ID - Aksi pemalangan rel kereta api di wilayah Panjang mendapat perhatian dari DPRD Kota Bandar Lampung.
Peristiwa tersebut dinilai menjadi tanda masih lemahnya sistem pengamanan di sejumlah perlintasan sebidang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan minimnya palang pintu di beberapa titik menjadi faktor utama meningkatnya risiko kecelakaan.
Kondisi ini dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi membahayakan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan palang pintu yang terbatas membuat pengendara dan warga sekitar harus lebih waspada secara mandiri.
Hal ini tentu tidak ideal, mengingat keselamatan seharusnya didukung oleh fasilitas yang memadai.
“Permasalahan ini memang sudah lama terjadi dan harus segera ditangani secara serius agar tidak terus berulang,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Agus juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan.
Ia menyebut jumlah personel yang ada saat ini belum mampu menjangkau seluruh titik perlintasan yang membutuhkan penjagaan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu hambatan dalam upaya optimalisasi pengamanan di lapangan.
Tanpa dukungan tenaga yang cukup, pengawasan di perlintasan rawan akan sulit dilakukan secara maksimal.
“Memang ada kekurangan personel untuk menjaga palang pintu, ini menjadi kendala yang harus segera dicarikan solusinya,” jelasnya.
Agus mengungkapkan, hingga saat ini DPRD masih berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait persoalan tersebut.
Namun ke depan, pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang PT Kereta Api Indonesia dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Langkah ini dinilai penting agar pembahasan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait.
Dengan begitu, solusi yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
“Ke depan tidak menutup kemungkinan kami akan mengundang PT KAI agar mendapatkan informasi yang lebih utuh,” katanya.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan PT KAI menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api.
Menurutnya, meskipun kewenangan ada pada pemerintah daerah, PT KAI juga memiliki tanggung jawab moral terhadap dampak operasionalnya.
“Tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi agar penanganan bisa maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menilai pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait aturan perlintasan kereta api.
Ia menyebut, aksi pemalangan rel yang terjadi bisa saja dipicu oleh kurangnya pemahaman warga terhadap regulasi.
Pendekatan edukatif dinilai perlu diperkuat agar masyarakat tidak mengambil langkah yang justru berisiko.
Sosialisasi yang masif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga.
“Pendekatannya tidak hanya penegakan hukum, tapi juga edukasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tambahnya.
Terkait penganggaran, ia menyebut pembangunan palang pintu sebenarnya telah rutin dibahas dalam agenda anggaran daerah setiap tahun.
Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat realisasi di lapangan.
Kendala tersebut antara lain menyangkut regulasi serta keterbatasan tenaga teknis.
Hal ini membuat upaya peningkatan fasilitas keselamatan belum berjalan optimal.
Dengan kondisi tersebut, DPRD berharap adanya langkah konkret dan kolaboratif dari seluruh pihak.
Upaya ini penting untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
